Dukungan Calon Perseorangan 7,5 Persen DPT Pilpres 2014

Dukungan Calon Perseorangan 7,5 Persen DPT Pilpres 2014

RAPAT PLENO - Suasana Rapat Pleno KPU Sampang dalam penetapan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan.

SAMPANG - Guna mempersiapkan segala sesuatu dalam ajang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang rupanya terus mengebut beberapa agenda dan program termasuk salah satunya yakni mekanisme dan syarat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif SE mengatakan bahwa pihaknya pada minggu (10/09), telah melakukan rapat pleno yang membahas secara bersama dengan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Sampang untuk memutuskan dan menetapkan tentang beberapa poin ketetapan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pilkada Sampang tahun 2018 mendatang.

Dia menjelaskan dari 3 poin ketetapan di diantaranya, (1) Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pemilu/pemilihan terakhir, sebagaimana dimaksud adalah rekapitulasi DPT pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupaten Sampang sejumlah 805.459 pemilih; (2) Menetapkan prosentase jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan sebesar 7,5% dari jumlah rekapitulasi DPT pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupaten Sampang;

(3) Menetapkan jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebesar 7,5% dikalikan 850.459 atau sejumlah 60.409,425 dengan dibulatkan menjadi sekitar 60.410 dukungan yang tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan atau sejumlah 8 kecamatan di Kabupaten Sampang.

"Penetapan prosentasi 7,5% atau setara 60.410 dukungan minimal bagi para calon perseorangan ini diambil menurut ketentuan pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 dan juga Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 3/HK.03.1/3579/KPU-Kab/IX/2017," katanya usai memimpin rapat pleno di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Jalan Diponegoro Sampang, Madura.

Ketua KPU Sampang memaparkan pula bahwa hasil ketetapan pada poin 1 itu nantinya akan disinkronisasikan dengan daftar penduduk potensial pemilih sebagai upaya dalam pemutahiran data pemilih nantinya.

"Teknis yang akan kita pakai adalah verifikasi ataupun coklik terkait dengan identitas pemilih, baik by name, by address, alamat, NIK dan sebagainya nanti tetap dilakukan dalam pemutahiran data pemilih," kata pria yang biasa akrab dipanggil Syamsul ini.

KPU juga mengharap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang agar data pemilih yang sudah berbasis E-KTP khususnya terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini tidak mengalami masalah, agar proses verifikasi faktual di lapangan tidak mengalami kendala yang cukup signifikan.

"Semoga saja proses verifikasi faktual tidak ada kendala berarti dalam hal data, terutama terkait NIK pada setiap E-KTP para pemilih," ujarnya berharap.

Pada kesempatan yang sama juga Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Data Addy Imansyah SH MH, menjawab pertanyaan beberapa wartawan media, terkait pemilih yang terkena dampak bencana sosial sehingga terpaksa harus berada di luar domisili Sampang oleh karena adanya faktor eksternal, pihak KPU tetap akan memberikan hak yang sama bagi pemilih serta memfasilitasi semaksimal mungkin dengan tujuan bisa memudahkan pemilih dalam memberikan hak pilihnya.

"Bagi pemilih kategori ini, kami tetap berkewajiban memberikan hak yang sama sepanjang mereka memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak ada pembedaan berdasarkan latar belakang, baik latar sosial maupun latar belakang politik," katanya. (yan)

Dipost Oleh Nur Muktiadi

Post Terkait

Tinggalkan Komentar