PMII Pertanyakan Pengembalian Kerugian Negara

 PMII Pertanyakan Pengembalian Kerugian Negara

AUDIENSI - Suasana Audensi Aktivis PMII dengan BPPKAD Kabupaten Sampang. (foto: yayan)

SAMPANG - Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang Mohammad Farid, SPdI mengungkapkan bahwa sudah melayangkan surat permohonan Audensi kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang dengan agenda mempertanyakan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan BPK pada (30/5). Menurut dia, setelah sekian lama audit yang dilakukan BPK itu seharusnya sudah ada hasil yang transparan dan publik berhak tahu dimana uang negara itu saat ini.

"Jumat kemarin (25/08) kami kirim surat untuk Audensi ke BPPKAD Kabupaten Sampang, tapi mereka tidak dapat memenuhi permintaan kami dengan alasan yang tidak logis," ungkapnya. "Tapi hasil kesepakatan saya bersama beberapa pengurus, hari ini (28/8) tetap mendatangi kantor BPPKAD," tambahnya saat dikonfirmasi di lokasi luar kantor BPPKAD, Jalan Rajawali no.4 Sampang, Madura.

Karena faktor inilah Ketua Cabang PMII bersama jajaran pengurus semakin curiga dan menginginkan persoalan tersebut dibuka secara transparan.

Sementara menurut juru bicara dalam kegiatan audensi PC. PMII Lukman Hakim, SH. memaparkan bahwa berdasarkan data hasil audit BPK pada Tahun Anggaran (TA) 2016 ada sejumlah proyek yang dikerjakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diindikasikan berpotensi merugikan keuangan negara.

"Temuan BPK pada TA 2016, ada 27 paket proyek nilai total Rp. 585.161.881.506,24 yang dikerjakan oleh 7 OPD dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 2,3 milyar lebih," papar aktivis muda yang akrab dipanggil Lukman ini.

Dia menambahkan juga bahwa audensi yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana keseriusan 7 OPD tersebut dalam menindak lanjuti rekomendasi BPK. Tapi sayangnya, mereka (red;PC. PMII) hanya ditemui oleh Aminatus Sa'diyah, selaku Sekretaris dan Zumar, selaku Kasubag Umum BPPKAD Sampang yang tidak bisa memaparkan secara detail.

"Sampai saat ini BPPKAD belum bisa menunjukkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh 7 OPD tersebut, padahal itu sudah melebihi ambang batas pengembalian sebagaimana tertuang dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK," keluhnya kecewa usai beraudensi.

Menindaklanjuti kekecewaan itu, PC PMII akan meneruskan persoalan ini dalam bentuk aksi ke aparat penegak hukum dan Bupati Sampang.

"Kita desak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang untuk mengambil sikap tegas dan juga Bupati selaku pimpinan untuk mengevaluasi 7 OPD yang bermasalah tersebut," ujar Lukman juru bicara PC. PMII ini dengan tegas.

Di lain kesempatan, siang itu juga kru suramadupost.com berupaya meminta konfirmasi langsung pada Aminatus Sa'diyah, sekretaris BPPKAD dan Kasubag Umum, Zumar. Tapi sayangnya situasi kantor nampak sepi dan hanya di temui oleh seorang staf.

"Ibu sekretaris dan Pak Kasubag lagi istirahat siang Mas, dari tadi belum balik ke kantor," ujar staf BPPKAD singkat. (yan)

Dipost Oleh Nur Muktiadi

Post Terkait

Tinggalkan Komentar